Jakarta - Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan tata kelola Barang Milik Negara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta mengadakan kegiatan Rencana Kelola Barang Milik Negara Tahun 2024, Rabu (13/07). Bertempat di Aula B lantai 4, kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Umum, Agus Salim dan diikuti oleh seluruh operator Barang Milik Negara Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.
Dijelaskan oleh Kepala Bagian Umum Agus Salim bahwa Barang Milik Negara merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan RKBMN adalah salah satu fungsi dalam pengelolaan BMN agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel. "Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan pengelolaan BMN di Kemenkumham dapat menjadi kunci dalam menjawab permasalahan inefisiensi anggaran," ujar Agus Salim kepada seluruh operator BMN. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Siklus pengelolaan BMN meliputi Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pengamanan, Penghapusan dan Penatausahaan BMN. Dibutuhkan adanya suatu perencanaan yang matang dalam proses pengelolaan BMN. Sub Koordinator Perencanaan BMN I Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Euis Priyani S, menambhakan bahwa, “Perencanaan Kebutuhan BMN merupakan kegiatan untuk merumuskan rencana kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan yg telah lalu dengan keadaan yg sedang berjalan sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang akan datang.“
