Jakarta - Kepala Divisi Keimigrasian, Sandi Andaryadi, selaku Ketua Tim III, memimpin kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Pada hari Selasa, 16 Januari 2023, Tim III melaksanakan pembinaan dan pengawasan di beberapa unit kerja antara lain Kanim Kelas I Khusus Soekarno Hatta, Rudenim Jakarta, dan Bapas Kelas I Jakarta Barat. Monitoring ini dilakukan dalam rangka menjaga netralitas seluruh pegawai selama proses Pemilu tahun 2024.
Kepala Divisi Keimigrasian menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN dan PPNPN dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pemilu. "Netralitas ASN dan PPNPN merupakan kunci utama dalam menjamin integritas dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Kita harus memastikan bahwa proses Pemilu berjalan adil, bebas dari intervensi, dan sesuai dengan aturan yang berlaku", ujar Sandi Andaryadi.
Selama kunjungan tersebut, Ketua Tim III memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh pegawai mencakup penekanan pada prinsip-prinsip netralitas, larangan terlibat dalam kegiatan politik praktis, serta penegasan komitmen terhadap pelayanan publik yang profesional. Tim III juga melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal di masing-masing unit kerja untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan netralitas dan etika kerja. Hasil dari monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengawasan netralitas di masa mendatang.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berkomitmen untuk menjaga integritas dan netralitas ASN serta PPNPN dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan seperti ini, diharapkan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dapat memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan pesta demokrasi yang bersih, adil, dan berkualitas di Indonesia.
