Dalam rangka penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah menyelenggarakan amanat UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Selasa (30/08). Bertempat di Royal Kuningan Hotel, kegiatan ini mengundang para narasumber yang terdiri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (Harry Ara Hutabarat), Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI (Sutrisno), Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI (Hantor Situmorang), Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (Aang Muhdi Gozali), Analis Hukum Ahli Madya pada Badan Kepegawaian Negara (Poneta Masli), dan Auditor Madya pada Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI (Siti Sofiatun). Turut hadir pula Para Kepala Divisi, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dan para pegawai yang menangani kepegawaian dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.
 |
 |
 |
Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ibnu Chuldun pun menyampaikan 4 (empat) asas pelayanan informasi publik yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran. “Seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta harus memberikan transparansi terhadap semua kegiatan dan programnya. Dan diharapkan kepada PPID di seluruh satuan kerja agar mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik dan mempraktikkan layanan informasi publik secara maksimal,” tutup Ibnu Chuldun. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, memberikan apresiasi atas kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin. Beliau berharap jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dapat berjalan bersama dalam informasi publik. “Nilai PASTI yang ada pada Kemenkumham tinggal diimplementasikan saja dalam Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Harry. Beliau dan Aang Muhdi Gozali pun memaparkan pentingnya Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta bagaimana cara penyelesaian sengketa informasi publik. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Hantor Situmorang, menyampaikan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta untuk meningkatkan komitmen dalam mendorong seluruh PPID melaksanakan pelayanan informasi publik yang berkualitas sesuai dengan standar layanan. “Kami juga telah melakukan benchmarking ke Komisi Informasi Pusat dan sharing dengan PPID Kementerian lain sebagai bentuk kolaborasi dan penguatan para pengampu PPID di Kemenkumham,” ujar Hantor. Di sesi kedua, Kepala Biro Kepegawaian, Sutrisno menyampaikan bagaimana implementasi kebijakan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia. Bersama dengan Poneta Masli dari Badan Kepegawaian Negara serta Siti Sofiatun dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, para narasumber juga menjelaskan tentang banding administratif dan pengaduan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
 |
 |
Melalui kegiatan ini, diharapkan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik baik pada faktor Sumber Daya Manusia maupun layanan informasi publik. Dengan pelayanan publik yang prima, maka kepercayaan masyarakat pun akan meningkat dalam mewujudkan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
