Jakarta, Kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Innstansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2012 dilaksanakan pada hari Kamis (6/12/2012) di Hotel Harris Tebet Jakarta. Dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Drs. Irsyad Bustaman, M.Si. Peserta berjumlah 60 orang yang berasal dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Kegiatan penyusunan LAKIP ini bertujuan agar Kantor Wilayah dan seluruh Unit Pelaksana Teknis dapat menyusun LAKIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman format laporan ini bertujuan agar informasi minimal mencapai dua tujuan sekaligus yaitu untuk akuntabilitas dan untuk umpan balik bagi pengambil keputusan guna peningkatan kinerja. Untuk tujuan evaluasi, format yang standar ini dapat digunakan untuk mencek praktik-praktik manajemen pemerintahan yang baik. LAKIP berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Tujuan/sasaran strategis Instansi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAK Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PR.01.01 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAK Asasi Manusia Tahun 2010-2014.
Sebagai narasumber pada kegiatan penyusunan LAKIP tahun anggaran 2012 adalah Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Tim Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini meliputi dasar-dasar penyusunan LAKIP, Penyusunan Formulir Penetapan Kinerja, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja dan Analisa Capaian Kinerja melalui diskusi, janya jawab dan presentasi.
