Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta kembali mendapat kunjungan dari Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumham RI. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham), Sri Puguh Budi Utami membuka kegiatan sekaligus memberikan penguatan terkait Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sipkumham), Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Aula Kanwil DKI Jakarta, Rabu (13/07/22). Hadir sebagai Narasumber yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Moh. Ryan Bakry dan kegiatan ini juga turut diikuti secara langsung oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Kantor Wilayah DKI Jakarta.
Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta birokrasi yang menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi adalah melalui pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ronald Lumbuun dalam laporannya menjelaskan bahwa Sipkumham merupakan sebuah aplikasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik. Sipkumham berisi database permasalahan Hukum dan HAM yang dikumpulkan dan dapat dimanfaatkan oleh pemangku jabatan pada Kantor Wilayah untuk memperoleh informasi terkait situasi Hukum dan HAM serta pelayanan publik yang terkini dan uptodate.
Mengawali paparannya, Utami mengupas tuntas terkait pentingnya dilakukan survei IPK/IKM. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dilakukannya survei tidak sekedar pada pemenuhan dalam mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tetapi lebih dari itu untuk mengukur kadar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat guna peningkatan tugas dan fungsi. “Jangan malu atau bahkan marah menerima penilaian yang kurang baik dari penerima layanan kita, karena itu adalah bagian dari partisipasi publik dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Dan yang terpenting mulailah melakukan perubahan dari hal yang dinilai kurang baik sebagai prioritas perbaikan” ujar Utami.
Kepala Balitbangkumham juga menjelaskan bahwa aplikasi Sipkumham merupakan database berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang dikembangkan dan dikelola oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Sipkumham ini telah memperoleh Predikat Terpuji (TOP 45) dalam Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik 2021 dari Kementerian PAN dan RB. Kepala Balitbangkumham, Utami berharap Aplikasi Sipkumham ini dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai penyedia informasi untuk laporan harian Pimpinan di Kemenkumham dan sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti guna merespon secara cepat permasalahan strategis dan aktual lainnya.
