Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta, Bambang Sumardiono, mengikuti kegiatan Arahan Menteri Hukum dan HAM sebagai tindaklanjut kondisi yang berkembang Pasca pengeluaran dan pembebasan narapidana & anak melalui assimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penyebaran covid-19 , melalui video teleconference aplikasi Zoom Meeting di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah yang dilaksanakan pada Senin (20/04/2020). Hadir mendampingi Kepala Kantor Wilayah yaitu Kepala Divisi Pemasyarakatan, R. Andika Dwi Prasetya.
Kegiatan dibuka dengan laporan yang disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho, menyampaikan jumlah pengeluaran narapidana melalui assimilasi dan integrasi berjumlah 38822 dimana assimilasi berjumlah 36641 dan integrasi berjumlah 2181. Koordinasi dengan semua pihak terkait seperti polri dan TNI terus dijaga. Semua pengeluaran narapidana tidak dipungut biaya dan tidak ada pungli. Kemudian lanjutkan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengevaluasi kebijakan dalam Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 dimana sudah 38822 narapidana yang dikeluarkan dari Lapas/Rutan sehingga melegakan sebagian Lapas/Rutan yang over capacity. Tetapi yang beredar dimasyarakat sekarang ada laporan 33 orang yang melakukan tindak pidana pengulangan, untuk itu diminta kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Lapas dan Kepala Rutan untuk memberikan daftar nama para narapidana yang di assimilasi dan integrasi kepada Polda, Polres setempat untuk dapat dilakukan pemantauan apabila dilakukan lagi tindak pidana pengulangan.