Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, melakukan Audiensi ke KPU Provinsi DKI Jakarta, Senin (26/06). Didampingi Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Sardi), Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi (Arief Gunawan), Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengetasan Anak (Tri Rahmat) dan Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi (Putri Anggraini), kedatangan Kepala Kantor Wilayah disambut langsung oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas (Binsar Siagian) serta Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi (Andi Setyo).
Dalam pertemuan audiensi kali ini, Ibnu Chuldun menyampaikan maksud dan tujuan adalah untuk memastikan penyamaan data sebelum rapat pleno yang akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023. "Menurut data yang kami miliki pada 21 Juni 2023 jumlah Warga Binaan di wilayah DKI Jakarta sebanyak 15.846 yang terdiri dari WNI 15.736 orang dan WNA 110 orang," ujar Ibnu Chuldun. Beliau pun memaparkan jumlah Warga Binaan yang memiliki NIK sejumlah 15.536 orang dengan rincian yang tidak memiliki NIK 200 orang, yang memiliki NIK DKI Jakarta sejumlah 11.323 orang dan yang memiliki NIK di luar DKI Jakarta 4.219. "Jumlah Warga Binaan potensial pemilih sebanyak 15.822 orang," lanjut Ibnu Chuldun.
 |
 |
Lebih lanjut, Ibnu Chuldun menyampaikan kesediaan jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan pemilu di TPS Lapas/Rutan (penetapan di KPU wilayah) pada bulan Januari tahun 2024 sesuai prosedur KPU RI. Ibnu Chuldun juga berharap tidak ada permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pemilu di Lapas/Rutan dengan meningkatkan komitmen jajarannya untuk bersikap netral dan tidak berpihak.
Binsar Siagian menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran. Beliau bersyukur KPU Provinsi DKI Jakarta memiliki visi yang sama dalam persiapan pemilu yang kian dekat. Binsar menyampaikan TPS yang berada di Lapas/Rutan menjadi prioritas utama dan mendukung pelaksanaan pemilu sehingga Warga Binaan mendapatkan haknya untuk memilih.
