Jakarta – Pelaksanaan penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM memang selalu menjadi dilema dari tahun ke tahun. Data dukung yang tidak mudah didapatkan menjadi persoalan dari 5 kota dan 1 kabupaten di Wilayah DKI Jakarta. Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, senantiasa melakukan koordinasi dan pendampingan terkait pelaksanaan penilaian KKPHAM.
Guna mendorong pemerintah daerah dalam mendapatkan penilaian terbaik dalam pelaksanaan penilaian KKPHAM tahun 2023, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Maktub berkesempatan memimpin kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM Tahun 2023, Rabu (25/01). Kegiatan dihadiri oleh Kepala Bidang HAM, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta seluruh Bagian Hukum pada Kabupaten/ Kota di wilayah DKI Jakarta.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran ditingkat Kabupaten/ Kota dapat membangun solidaritas dan kekompakan agar proses pelaksanaan dan kegiatan penilaian berjalan sesuai yang di harapkan. Maktub mengungkapkan bahwa penilaian ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi pemerintah daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM.