Jakarta - Penilaian Kabupaten/Kota Peduli (KKP) HAM selalu menimbulkan dilema dari Tahun ke Tahun. Pemenuhan data dukung yang tidak mudah didapatkan menjadi persoalan tersendiri. Salah satu tugas fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham (Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta) yang dalam hal ini Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yaitu melakukan koordinasi terkait pelaksanaan penilaian KKPHAM kepada Provinsi yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur.
Guna mendapatkan penilaian terbaik dalam pelaksanaan penilaian KKPHAM Tahun 2022, Walikota Administrasi Jakarta Timur khususnya pada Bagian Hukum menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi pemenuhan data dukung penilaian KKP HAM Tahun 2022. Kegiatan ini terselenggara di ruang rapat lantai 2 Gedung Walikota Administrasi Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Lusia Wahyuniati beserta jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berkesempatan menjadi narasumber terkait data dukung yang baik dan benar.
Pemenuhan data dukung yang benar dapat dilihat melalui Permenkumham No. 22 Tahun 2021. Kegiatan ini terselenggara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Kota, Fredy Setiawan dan seluruh SKPD dan UKPD serta Bagian Hukum pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.