Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM), Jumat (19/05). Bertempat di Aula Balai Harta Peninggalan Jakarta, kegiatan dibuka oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Andriani Pancawati.
Perbandingan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala maupun perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa
survei pun akan dipergunakan
untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.
 |
 |
Dalam kegiatan ini turut hadir 3 (tiga) narasumber, di antaranya Tri Lestari (Analis Kebijakan), Clarissa Nadya (Analis Hukum), dan Kukuh Fadli Prasetyo (Fakultas Hukum Universitas Yarsi). Adapun pemaparan yang disampaikan yaitu poin-poin area prioritas perbaikan salah satunya yaitu informasi. Pemanfaatan kanal-kanal media informasi yang dimiliki oleh satuan kerja, termasuk media sosial diharapkan dapat dioptimalkan sebagai pusat informasi kepada publik.