Jakarta – Setelah melaksanakan verifikasi lapangan perihal pelayanan publik di era pandemi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta melaksanakan rapat penyusunan draft laporan analis kebijakan berisi rekomendasi dengan tema, “Akuntabilitas di Masa Pandemi Covid-19 dalam Transisi Kebijakan Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kemenkumham DKI Jakarta.” Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Safatil Firdaus, Senin (30/05/2022).
Selanjutnya, narasumber dr. Mohammad Ryan Bakry (Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi) memaparkan adanya transisi kebijakan publik menjadi isu yang menarik untuk dikupas. Akuntabilitas membantu organisasi khususnya Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk bertanggungjawab melaksanakan tugasnya. Setelah penetapan PPKM Level I, pelayanan publik menjadi isu krusial. Dari hasil verifikasi lapangan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi terdapat 3 hal yang dapat diukur yaitu, dimensi dominasi, signifikasi dan legitimasi.
“Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sebagai role model telah menerapkan dengan baik aspek signifikasi yang mengedepankan pola komunikasi antar unit maupun kepada masyarakat.” Jelas Ryan. Turut hadir Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Andriani Pancawati), Kepala Subbidang Pemajuan HAM (Lusia Wahyuniati) beserta tim SIPKUMHAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
