Jakarta – Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly resmikan Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Rabu (30/09). Sebagai wujud reformasi birokrasi dan mendukung pembangunan Zona Integritas dalam penataan sistem pelayanan terhadap masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta telah mantap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik.
Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan tidak ada praktik percaloan, harus bebas dari pungli, harus responsif, biaya transparan, serta kepastian waktu penyelesaian. “Dalam mewujudkan pelayanan publik terbaik tentu banyak tantangan dan hambatan. Jadikanlah peluang untuk melakukan yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang dimiliki” Ujar Menteri Hukum dan HAM.
Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM atau biasa disebut dengan Law and Human Rights Centre dikelola secara terpadu dan melayani berbagai kepentingan masyarakat terkait layanan Administrasi, pemasyarakatan, keimigrasian dan pelayanan hukum dan HAM DKI Jakarta. Acara peresmian Law and Human Rights Centre dirangkaikan dengan launching Aplikasi ACSES, penandatanganan komitmen bersama Pos Yankomas pada 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan penandatanganan MOU antara Kantor Wilayah dengan Penwil Notaris dan Bank Syariah Mandiri serta penyerahan Sertifikat Kekayaan Intelektual untuk aplikasi Silimbad dan aplikasi ACSES.
Dalam Pusat Layanan Terpadu Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta berbagai layanan telah diterapkan diantaranya pelayanan berbasis HAM dengan menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi dan ruang ramah anak. Adapun aplikasi ACSES yang di-launching merupakan aplikasi pelayanan masyarakat berbasis android untuk memperoleh layanan khususnya layanan hukum dan HAM dalam genggaman dengan cepat, mudah, transparan, serta dapat diakses dimana saja.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Bambang Rantam Sariwanto), Direktur Jenderal HAM (Mualimin Abdi), Staf Ahli Menteri Penguatan Reformasi Birokrasi (Nugroho), para Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah DKI Jakarta, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan DKI Jakarta serta para stakeholder Kantor Wilayah.
 |
 |
 |
 |
 |
 |