Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta mengikuti kegiatan Simposium Nasional Pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan dalam rangka Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-59, Kamis (13/04/2023). Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun didampingi Kepala Divisi Imigrasi selaku Plh. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Pamuji Raharja beserta jajaran Divisi Pemasyarakatan mengikuti jalannya Simposium melalui sambungan Zoom Meeting di Ruang Rapat Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly hadir secara langsung menjadi Keynote Speaker dalam Simposium yang bertemakan “Menuju Paradigma Baru Pemidanaan Indonesia” ini. Beliau menyampaikan bahwa konsepsi penjara sebagai ultimum remidium (upaya terakhir) bergeser menjadi premium remidium (upaya utama) yang mengakibatkan masalah overcrowded di dalam penjara. Pergeseran konsep tersebut menyebabkan pelanggaran hukum lewat sistem peradilan cenderung prison oriented yang berujung pada pemenjaraan. “Melalui KUHP dan Undang-Undang (UU) Pemasyarakatan yang baru, Pemerintah mengenalkan pendekatan bahwa pemenjaraan bukanlah upaya satu-satunya, melainkan upaya terakhir karena penjara seberat apapun terbukti tidak pernah berhasil untuk memadamkan kejahatan”, pungkasnya.
Dirjen Pemasyarakatan, Reynhard P. Silitonga menyampaikan bahwa Peringatan HBP ke-59 Tahun 2023 akan menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk mengukuhkan komitmennya dan inovasi dalam berkinerja mencapai tujuan sistem Pemasyarakatan. Turut hadir Narasumber dalam kegiatan ini adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Eddy O.S. Hiariej, Anggota Komisi III DPR RI (Arsul Sani), Guru Besar UI (Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo), dan Kepala BSK Hukum dan HAM (Ambeg Paramarta). Hadir secara langsung maupun virtual dalam kegiatan, Para Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham, Sesepuh dan Pemerhati Pemasyarakatan serta masyarakat sipil, stakeholder dan akademika.
