Jakarta - Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berkinerja Tinggi Demi Keagungan Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Persiapan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2024, yang secara resmi dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu. Turut hadir mengikuti acara Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida didampingi Kabag Program dan Humas, Sukino, Kamis, (15/02) bertempat hotel JS Luwansa.
Inspektur Jenderal dalam sambutannya Reformasi Birokrasi telah memasuki fase terakhir dari 3 (tiga) fase Grand Design Reformasi sejak tahun 2010. Pada fase akhir ini, Reformasi Birokrasi memfokuskan pada tahapan dalam mewujudkan Indonesia menjadi pemerintahan berkelas dunia yang bersih dan akuntabel. Kemenkumham telah berhasil meningkatkan persentasi keberhasilan Satker memperoleh predikat WBK/WBBM pada tahun 2023 lalu, yaitu sebesar 58% (lima puluh delapan persen) satker berhasil memperoleh WBK/WBBM. (dari 114 satker diusulkan, 67 satker berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM). Semoga pada tahun 2024 ini Kementerian Hukum dan HAM bisa lebih meningkatkan presentase keberhasilan satuan kerja dalam memperoleh predikat WBK/WBBM dari Kementerian PAN RB, ujar Irjen.
Saya selaku Inspektur Jenderal berharap kegiatan FGD ini dapat menjadi awal yang baik bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di tahun 2024, dan saya berharap di tahun ini kita dapat mengasilkan satuan kerja yang benar-benar memiliki inovasi-inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk diusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM dan TPN Kementerian PAN dan RB yang pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya persentase keberhasilan satuan kerja Kemenkumham memperoleh predikat ZI di tahun 2024.
 |
 |
 |
 |
 |
 |