Jakarta – Pelaksanaan Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM (KKP HAM) setiap tahunnya memang menjadi dilema, data dukung yang tidak mudah di dapatkan Pemerintah Daerah sering menjadi persoalan di 5 wilayah dan 1 kabupaten wilayah Provinsi DKI Jakarta.Salah satu tugas fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta yang dalam ini Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selalu melakukan pendampingan dalam pelaksanaan penilaian KKPHAM dari tahun ke tahun. Guna mendukung hal tersebut sekaligus mendorong Pemerintah Daerah dalam meningkatkan capaiannya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankumham), Zulhairi berkesempatan menghadiri kegiatan Evaluasi Penilaian dan Persiapan Pelaksanaan Pelaporan KKP HAM di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Selasa (06/02/2024). Dalam kesempatan ini beliau didampingi oleh Kepala Bidang HAM, (Safatil Firdaus), Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Sri Umijani beserta seluruh jajaran Sub Bidang Pemajuan HAM.
Kegiatan diawali dengan penyampaian arahan sekaligus pembukaan pelaksanaan kegiatan oleh Sekretaris Kota, (Ali Murthado) didampingi jajaran Bagian Hukum pada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kadiv Yankumham, Zulhairi menyampaikan, peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KKPHAM Tahun 2023 sudah sangat baik, konsistensi dan komitmen yang sangat besar terutama dalam pengumpulan data dukung dari seluruh dinas-dinas terkait sudah mendukung. Hal itu terbukti dengan tercapainya Walikota Jakarta Selatan dengan nilai KKPHAM (90,45) serta sebagai wilayah dengan peringkat tertinggi kedua di DKI Jakarta.
“Pelaksanaan peraturan-peraturan dimaksud merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan dan Penegakan HAM (P5HAM),” sambung (Zulhairi). Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh dinas-dinas diwilayah Jakarta Selatan juga dihadiri oleh Widayati, selaku Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Kerjasama HAM pada Ditjen HAM.
