Jakarta Kamis 27 Agustus 2020. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kegiatan Penguatan dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang & Jasa di Kementerian Hukum dan HAM diikuti oleh Kepala Bagian Umum, A Fauzi, Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, Iswanti, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Fungsional Barjas pada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Biro Pengelolaan BMN Sekeretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Khususnya pekerjaan Jasa Konstruksi dan tindak lanjut atas rekomendasi APIP serta temuan BPK.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Ihin Sunardi, dalam sambutannya menyampaikan arahan Menteri Hukum dan HAM pada Rakor UKPBJ Kemenkumham yaitu Komitmen untuk membangun paradigma baru atas pengadaan barang/jasa yang menempatkan perluasan tugas dan fungsi UKPBJ Kemenkumham. Tinggalkan pola-pola lama dimana semuanya dapat diatur atau dikendalikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Optimis dapat menekan atau mampu menurunkan nilai temuan pengadaan barang/jasa. Selanjutnya Ihin menjabarkan rekapitulasi pengadaan Jasa Konstruksi yang sedang berjalan di Kementerian Hukum dan HAM. Rekapitulasi pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19 dan realisasi anggarannya. Selanjutnya paparan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Paparan selanjutnya oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Perencanaan BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Sastyo Aji Darmawan. Dilanjutnkan dengan pemaparan oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, A Fauzi terkait serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan Kebutuhan Fungsional PPBJ pada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Sebagai Moderator Ibu Charisma dari Sekretariat Jenderal.
Lebih lanjut dari UKPBJ Kementerian Keuangan, Achmad Zikrullah, menjelaskan mengenai Pengendalian Kontrak pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Harmoko Widodo menjelaskan mengenai Strategi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam masa darurat Covid-19, PBJ Non Penanganan Covid (pekerjaan terdampak Covid) dan isu-isu pekerjaan konstruksi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
