Jakarta - Dalam rangka pembaharuan kebijakan pada penyediaan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta yang terdiri dari Penyuluh Hukum Ahli Muda, Suhud Prabowo Mukti dan David Nur Iman turut berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Justice for Disability FGD yang dilaksanakan di Merlynn Park Hotel, Selasa (14/11/2023). Justice for Disability adalah konsorsium yang berupaya dalam memajukan perlindaungan hak hukum bagi penyandang disabilitas.
Adapun tema dalam FGD ini mengenai “Urgensi Pembaruan Kebijakan dalam Rangka Penyediaan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.” Pokok bahasan meliputi arah kebijakan hukum, serta peluang pembaruan kebijakan untuk menyelaraskan pengaturan bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi dalam rangka akses pada keadilan (access to justice). Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, masih terdapat kekurangan pengalokasian anggaran bantuan hukum yang belum ditemukan implementasinya baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kerangka kebijakan tentang penyandang disabilitas tidak hanya menempatkan faktor ekonomi (kemiskinan) sebagai satu-satunya faktor yang menghalangi hak untuk mendapatkan akses pada keadilan (access to justice), melainkan faktor aksesibilitas, cara pandang masyarakat hingga diskriminasi. Turut hadir sebagai narasumber Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Komisi Nasional Disabilitas, KASIH RUMALA Group Foundation, serta Biro Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Mataram.
