Jakarta_Info, Selasa (04/04/2017) Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono hari ini mengecek daftar pemilih putaran kedua di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, Jalan Percetakan Negara, Salemba-Jakarta Pusat 10570, Selasa (4/4).
 |
 |
 |
 |
"Untuk memastikan beberapa jumlah daftar pemilih tetap di TPS-TPS yang ditempatkan di Lapas/rutan. Di dalam Lapas dan Rutan itu kan ada pemilih-pemilih yang selama putaran pertama belum terdaftar," ujar Sumarsono.
"Oleh karena itu pihak KPU harus bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama dengan Pihak Lapas dan Rutan juga harus memantau perkembangan apapun untuk memastikan tidak ada seorang pun warga Jakarta yang kehilangan hak pilihnya dalam putaran kedua"tambah Plt Gubernur DKI.
 |
 |
 |
 |
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta sudah melakukan langkah-langkah pendaftaran ulang yang baik.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jakarta Sumarsono mengatakan harus ada perbaikan data kependudukan penghuni lembaga pemasyarakat (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan). Hal ini dilakukan untuk mempermudah penetapan daftar pemilih tetap (dpt). Karena yang kita hadapi kali ini adalah Pemilihan Gubernur bukannya Pemilihan Presiden yang semua warga negara punya kesempatan yang sama, kondisi kita sekarang ini adalah pemilu gubernur (PILKADA) yang memiliki hak adalah penduduk yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta.
Saat dilakukan perbandingan data antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Salemba. Sumarsono menemukan perbedaan yang cukup signifikan antara penghuni lapas dan rutan dengan daftar pemilih tetap.
Memang perlu diyakinkan juga penghuni didalam Lapas/Rutan tidak sepenuhnya warga DKI Jakarta kebanyakan dari mereka adalah pendatang yang sedang tersangkut masalah hukum di wilayah DKI Jakarta.
 |
 |
"Memang tidak semua penghuni lapas dan rutan adalah penduduk Jakarta. Tapi sistem yang ada saat ini menyulitkan KPUD Jakarta untuk memverifikasi dpt," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, Endang Sudirman menjelaskan bahwa proses penerimaan penghuni lapas dan rutan hanya sekedar nama atau alias saja dan tidak ada berkas kependudukan termasuk KTP.
"Lapas dan rutan hanya menerima nama saja, tidak ada KTP atau data kependudukan yang lain. Hal tersebut merupakan putusan pengadilan dan lapas dan rutan tidak punya kewenangan untuk transfer data kependudukan," tegasnya.
 |
 |
 |
 |
foto : Tanya Jawab rekan media dengan Kepala Dukcapil
Sumarsono mengatakan bahwa pelayanan data kependudukan penghuni lapas dan rutan harus diperbaiki sebagai tanggung jawab pemerintah untuk melayani hak politik warga.
Ia juga menjelaskan bahwa perubahan sistem itu tidak mungkin dilakukan pada putaran kedua Pilkada Jakarta nanti. "Karena waktunya sudah mepet maka perbaikan sistem tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, maka kita maksimalkan dulu yang ada. Untuk perbaikan sistem itu kewenangan ada di Kementerian Dalam Negeri" ujarnya.
foto : Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta saat doorstop yang memberikan informasi data usulan penghuni Lapas/Rutan kepada KPUD Jakarta untuk diverifikasi sebanyak 10.746.
foto : Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta bersama Plt Gubernur DKI Jakarta yang didampingi Asisten pemerintahan Pemprov DKI Jakarta.