Jakarta – Dalam rangka persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) Hukum dan HAM Tentang Tata Kerja UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) dan Tata Kelola Pengadaan di lingkungan Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melalui Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) turut hadir dalam rapat persiapan, Selasa (07/02/2023). Kegiatan ini terselenggara di Ruang Rapat 553 Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI bertujuan mencari konsep UKPBJ Kemenkumham Satu Atap yang ideal dengan beban kerja Jabatan Fungsional PPBJ yang nantinya berdampak pada tata kerja pengadaan Barang/Jasa, Standarisasi dokumen pemilihan serta roadmap kompetensi SDM PPBJ.
Kegiatan dibuka dan dipimpin oleh Anis Ratna Ningsih selaku Subkoordinator Administrasi Layanan Pengadaan. Rapat ini menghasilkan poin-poin antara lain diperlukan adanya sinergitas antara berbagai peraturan tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, serta Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. “Pahami peraturan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang Jasa, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Organisasi UKPBJ, serta Jabatan Fungsional.” Jelas Anis. Turut hadir PPBJ Unit Pusat dan PPBJ Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
