Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta, Bambang Sumardiono, menghadiri kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada Senin (11/05). Bertempat di Gedung Nusantara, Komisi III DPR RI meminta penjelasan mengenai pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di bidang pemasyarakatan yang telah terlaksana di lapangan. Bambang Sumardiono turut mendampingi Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang baru yaitu Reynhard Silitonga, serta Pimpinan Tinggi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Pada paparan yang terkait upaya progresif percepatan pengendalian pandemi Covid-19 Jajaran Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, disampaikan antara lain jumlah penghuni pada Lapas/Rutan/LPKA serta kesiapan penanganan. Adapun pada penanganan Covid-19 ini, Rumah Sakit Pengayoman telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan Pemerintah yaitu Rumah Sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan mulai Bulan Maret 2020, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjuk Rumah Sakit Pengayoman sebagai fasilitas pendukung dalam rujukan ODP dan PDP ringan.
Selain pemaparan mengenai strategi pencegahan penularan dan langkah progresif terdapat pula data penanganan WBP dan petugas serta data pelaksanaan asimilasi berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah total 2.444 orang. Tentunya ada kendala dari pelaksanaan tersebut, namun efektifitasnya pun terlihat dengan mengurangi tingkat penularan. Terakhir, yaitu pembahasan refocusing anggaran Divisi Pemasyarakatan yang dialihkan untuk penanganan pencegahan Covid-19 berupa pembelian penambah daya tahan tubuh (vitamin) kepada Petugas Pemasyarakatan.