26 – 28 Februari 2013 di Hotel Santika TMII, Jakarta Timur. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Program & RKA-KL, rakor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Bambang Rantam Sariwanto yang dilanjutkan pemberian pengarahan. Rakor ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemeneterian Hukum dan HAM DKI Jakarta termasuk didalamnya tugas dan fungsi Pemasyarakatan, Imigrasi dan Pelayanan Hukum, Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan terukur serta terwujudnya anggaran yang berbasis kinerja. Sekretaris Jenderal memberi arahan agar dalam perencanaan dan pengangaran menggunakan strategi refocusing sehingga terwujud efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan Negara.
Peserta Rakor terdiri dari para Kepala Unit Pelaksana Teknis, pejabat struktural dan operator RKAKL dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Rakor menyusun dan merencanakan anggaran, kegiatan-kegiatan, sarana dan prasarana yang diperlukan serta sumber daya manusia sebagai pelaksanaannya agar nantinya tugas fungsi dapat dilaksanan dan memberikan hasil secara maksimal didukung dengan anggaran yang memadai. Narasumber yang memberikan pembekalan dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Direktorat anggaran Wilayah III Kementerian Keuangan. Hasil dari Rakor ini adalah model/postur RKA-KL tahun 2014.
Setelah menerima postur RKA-KL tahun 2014, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Irsyad Bustaman menutup kegiatan Rakor. Dalam sambutan penutupan Kepala Kantor Wilayah mengingatkan agar dari rapat koordasi ini tersusun prioritas satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh program sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan Satuan Kerja sehingga dapat mempercepat penyerapan anggaran dan realisasi anggaran sesuai jadwal yang telah direncanakan, sesuai dengan data riil dan dilengkapi dengan data dukung yang benar.
(humas)