Jakarta - Pada tanggal 23 Februari, di Aula lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi, dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, Sigit Pratama Yudha, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta jajaran Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Zulhairi, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kegiatan fasilitasi harmonisasi peraturan perundang-undangan bertujuan agar produk hukum yang dihasilkan oleh daerah memiliki kualitas yang baik dan dapat bermanfaat bagi Masyarakat DKI Jakarta. Lebih lanjut, Zulhairi juga mengapresiasi sinergitas dan kerja sama antara Kanwil dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan produk hukum di daerah.
"Saya berharap kerja sama kita selalu terjalin dengan baik dan semakin erat," ujar Zulhairi.
Sebagai penutup, Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta, Sigit Pratama Yudha, menyampaikan bahwa tahun 2024 merupakan tahun Politik dan terdapat wacana pemindahan Ibukota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, sehingga Pemerintah Daerah perlu menunggu Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta untuk melihat hal-hal yang nantinya menjadi kewenangan bagi Jakarta setelah tidak lagi menyandang status Ibukota Negara.
"Setelah perpindahan Ibukota Negara tentu diperlukan Peraturan Daerah baru yang mengatur kewenangan Jakarta sebagai Daerah Khusus, dan Kami berharap Kerja sama dari Kanwil dalam mengawal Peraturan Daerah di Jakarta kedepannya," ujar Sigit.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM dan Kepala Biro Hukum.