jakarta.kemenkumham.go.id Jakarta, 27 April 2021. Dalam rangka menyambut Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-57 (lima puluh tujuh) tahun, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta mengikuti syukuran dan upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan.
 |
 |
Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan dilaksanakan hari ini di Graha Pengayoman, gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Upacara yang mengusung tema "Akselerasi Adaptasi Pemasyarakatan Pasti Maju" juga turut dihadiri jajaran Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
 |
 |
Pada upacara tersebut, Menteri koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD selaku Inspektur Upacara menyampaikan pesan bahwa dalam masa pandemi ini pelayanan digital harus selalu ditingkatkan dan sistem pemasyarakatan dituntut untuk mampu membangun pembinaan yang baik dengan mengedepankan perlakuan yang manusiawi.
"Pemasyarakatan harus mampu mengubah mindset Lapas/Rutan dari sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan dengan membangun kepribadian yang lebih baik ketika kembali di kehidupan bermasyatakat" Tutur Inspektur Upacara.
 |
 |
Kegiatan Hari Bhakti Pemasyarakatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Pada sehari sebelumnya (Senin, 26 April 2021) dilaksanakan Syukuran bertempat di Hotel JS. Luwansa yang dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibnu Chuldun dan didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Marselina Budiningsih. Kegiatan ini juga diikuti seluruh pegawai Ditjen Pemasyarakatan.
 |
 |
Pada syukuran HBP ke-57 (lima puluh tujuh) tahun ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) meresmikan PAS TV dan aplikasi Lapakpas. Aplikasi Lapakpas adalah aplikasi yang menyediakan dan mempromosikan hasil karya warga binaan pemasyarakatan kepada masyarakat. Lapakpas dan PAS tv merupakan inovasi yang digaungkan Ditjenpas untuk memudahkan masyarakat dalam mengenal dan mempromosikan hasil karya WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). Dirjen Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga berpesan "Tidak cukup hanya produktif, tapi Ditjenpas harus promotif dan informatif kepada masyarakat".
 |
 |
