Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jumat (24/02/2023).
Kegiatan yang terselenggara di aula Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta ini dipimpin oleh Plh. Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Safatil Firdaus didamping Kepala Bidang Hukum, John P. Fillino dan Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Moro Arisnu serta narasumber Koordinasi Sistem dan Basis JDIH, Emalia Suwartika.
Plh. Kadiv Yankumham, Safatil Firdaus dalam sambutannya menyampaikan dalam rangka membangun sistem JDIH yang berbasis teknologi dan komunikasi, maka setiap anggota wajib terintegritasi dengan website pusat JDIHN.
“Sesuai dengan amanah Pasal 10 Ayat (2) Huruf B Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, yaitu meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud Tata Pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.” Ungkap beliau.
Sebelumnya, JDIH Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta mendapatkan JDIH Award sebagai anggota terbaik peringkat dua dalam tingkat Kanwil Kemenkumham pada tahun 2022, serta berhasil membantu proses integrasi tiga Universitas, yaitu Universitas Yarsi, Universitas Pancasila, dan Universitas Dirgantara Marsekal Suyadarma.
Selain itu, Kanwil Kemenkumham turut aktif dalam melakukan update dan SYNC Metadata yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan dan Informasi Hukum. Tahun 2023, JDIH akan berfokus pada jenis dokumen hukum, jumlah dokumen hukum, kelengkapan metadata, validasi data, keamanan data dan sistem,pelaporan tahunan melalui e-Report serta integrasi dengan berbagai Universitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
