Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengikuti kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Interim BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, Jumat (30/12/2022). Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun dan Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida mengikuti jalannya kegiatan secara virtual. Sedangkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Maktub bersama dengan Para Pejabat Administrator mengikuti kegiatan melalui sambungan Zoom pada Ruang Rapat Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Wisnu Nugroho menyampaikan dalam sambutannya bahwa akan sigap berupaya untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi secara tepat waktu, sebagai bentuk pertangungjawaban Kementerian Hukum dan HAM terhadap laporan keuangan dalam pengelolaan APBN.
Iwan Gunawan selaku Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan oleh BPK menyampaikan bahwa pihaknya dalam melakukan pemeriksaan akan selalu berpedoman sesuai dengan Standar Umum Pemeriksaan sebagaimana Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). “Pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait”, pungkasnya.
Selanjutnya Iwan Gunawan juga menyampaikan berbagai macam hal yang perlu menjadi perhatian antara lain untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait permasalahan penggunaan aplikasi SAKTI dan untuk meningkatkan koordinasi antar Satker dan UPT di lingkungan Kemenkumham dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2022.