Surabaya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta aktif terlibat dalam upaya penegakan hukum dan pelayanan hukum di wilayah DKI Jakarta. Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program-program tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengikuti kegiatan Supervisi Pelaksanaan Anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2023 di Double tree By Hilton Hotel Surabaya Jawa Timur, Selasa (11/07/23).
Kegiatan supervisi yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 13 Juli 2023 ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pelayanan hukum di seluruh Indonesia. Dalam acara ini, para perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dari berbagai provinsi berkumpul untuk memeriksa pelaksanaan anggaran program-program penegakan dan pelayanan hukum yang tercantum dalam DIPA. Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ria Wijayanti Estiko serta jajaran mewakili Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta mengikuti kegiatan dimaksud.
Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, M. Aliamsyah membuka secara resmi kegiatan dan memberikan pengarahan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa hal yang tidak berjalan optimal. Untuk hal tersebut dibutuhkan strategi pelaksanaan kegiatan antara lain kegiatan harus jelas, fokus pada kegiatan prioritas, terukur dan berorientasi pada hasil. Selain itu beberapa agenda yang akan dibahas pada kegiatan supervisi ini antara lain evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), langkah strategis pencapaian IKPA, pembahasan optimalisasi PNBP dan Sosialisasi PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2024.
Kegiatan Supervisi Pelaksanaan Anggaran DIPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2023 di Surabaya ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki pelaksanaan program dan efektivitas penggunaan anggaran, serta mengoptimalkan pelayanan hukum bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dan pelayanan hukum yang berkualitas dapat terus ditingkatkan demi keamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
 |
 |
 |
 |