Jakarta - Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida beserta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta secara virtual mengikuti kegiatan Evaluasi dan Bimbingan Teknis Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Tahun Anggaran 2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Desember 2023, dan dibuka oleh Kepala Biro Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM, Novita Ilmaris. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dengan tujuan meningkatkan perolehan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) untuk Tahun 2024, khususnya indikator penilaian Pemanfaatan Sistem Pengadaan, termasuk SIRUP, e-Purchasing, Non e-Tendering/Non e-Purchasing, e-Tendering, dan e-Kontrak.
Dalam arahannya, Kepala Biro BMN, Novita Ilmaris menekankan pentingnya mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ia menyampaikan bahwa tanggal 31 Desember 2024 menjadi batas waktu di mana empat indikator, yaitu non e-Tendering/Non e-Purchasing, e-Tendering, toko daring, dan e-Kontrak, akan dievaluasi oleh LKPP. Ilmaris juga menyampaikan harapannya agar target yang sudah ditetapkan oleh LKPP dapat tercapai, sehingga Kemenkumham dapat mempertahankan ITKP yang tinggi. Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada peningkatan nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
Kegiatan evaluasi dan bimbingan teknis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh jajaran Kemenkumham khususnya para PPK, untuk memastikan implementasi sistem pengadaan yang optimal dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, Kemenkumham DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pengadaan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efisien.
