Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengunjungi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun 2022-2023, Kamis (15/12/22). Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 A berbunyi, “DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Berdasarkan fungsi tersebut, DPR RI melalui Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Lembaga pemerintahan, salah satunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Kunjungan ini dilaksanakan guna meminta penjelasan terkait pelaksanaan anggaran, pengawasan terhadap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) / Rumah Tahanan Negara (Rutan), peningkatan kualitas layanan paspor, hukum dan Hak Kekayaan Intelektual serta fungsi Keimigrasian dalam mengantisipasi permasalahan orang asing.
Ahmad Sahroni selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja menjelaskan, pengawasan merupakan tugas konstitusional dan kegiatan ini merupakan bagian dari rapat dengar pendapat dengan berbagai Lembaga Pemerintah. Kunjungan kerja ini disambut baik oleh Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun beserta Pimpinan Tinggi Pratama dan 27 Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Beragam pertanyaan mampu dijawab oleh Ibnu Chuldun termasuk maraknya peredaran narkotika di Lapas dan Rutan.
Tony Nainggolan, Kepala Lapas Kelas I Cipinang, menjelaskan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah berupaya meningkatkan pengawasannya yang terbukti dengan diraihnya penghargaan P4GN dari BNNP DKI Jakarta serta peresmian Lapas dan Rutan Bersinar. Hal senada juga disampaikan oleh M. Tito Andrianto Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta berkaitan dengan pengawasan terhadap orang asing, percepatan layanan paspor dengan meresmikan Unit Layanan Paspor (ULP) serta peningkatan layanan di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.
“Kami akan terus meningkatkan layanan publik, baik Pemasyarakatan maupun Keimigrasian. Kami berkomitmen menjaga kerjasama dengan instansi terkait demi mewujudkan layanan prima untuk masyarakat.” ujar Ibnu Chuldun. Melalui kunjungan ini diharapkan aspirasi yang telah disampaikan terkait sarana dan prasana Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dapat terpenuhi sehingga dapat menyokong kinerja pemerintahan yang lebih baik.
“Komisi III bersedia membantu dan mendukung penuh dalam penyediaan anggaran serta sarana prasarana bagi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.” ucap Arteria Dahlan seraya mengakhiri kegiatan. Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 20 Desember ke 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Utara.
