Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta menerima kunjungan Sub Tim I Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Manajemen Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin (02/10). Bertempat di Ruang Rapat Ismail Saleh, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Ibnu Chuldun), Kepala Divisi Administrasi (Mutia Farida), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tonny Nainggolan), serta Jajaran Pemasyarakatan dan Sub Tim I Badan Pemeriksa Keuangan.
Teddy Artawan, selaku Ketua Sub Tim I, menjelaskan beberapa poin yang perlu dievaluasi seperti permasalahan populasi (overcrowded) pada Lapas, pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapas, dan manajemen penyimpanan barang sebagai fungsi Rupbasan serta manajemen TI (SDP) yang memegang peranan penting dalam pemasyarakatan terkait Warga Binaan. Lebih lanjut, Teddy mengharapkan koordinasi yang baik dengan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta terkait kunjungan pemeriksaan pada UPT Kanwil Kemenkumham DKI yang akan datang.
Merespon hal tersebut, Ibnu Chuldun menyampaikan 13 peran strategis Kantor Wilayah, yang termasuk pula meningkatkan kinerja pemasyarakatan. Dalam menanggulangi permasalahan overcrowded, saat ini sudah ada rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2023 yang dapat mengatasi permasalahan overcrowded.
Lebih lanjut dalam meningkatkan kinerja Bapas, Ibnu Chuldun mengatakan perlu adanya strukturalisasi pada Bapas. Efisiensi dalam pemberian remisi dan integrasi harus selalu dalam pantauan, dan saat ini ada alternatif mengurangi kepadatan dengan Asirum (Asimilasi di Rumah). "Saya berharap dengan adanya KUHAP dan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, permasalahan pada Pemasyarakatan dapat diatasi dan manajemen Pemasyarakatan yang efisien dapat diwujudkan," Tutup Ibnu Chuldun.