Jakarta - Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta kembali mengadakan rapat Pembangunan Zona Integritas (PZI), Kamis (24/02/2022).
Diselenggarakan secara virtual dengan mengundang Ketua dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) PZI serta tim Monitoring dan Evaluasi PZI dari 28 Satuan Kerja.
Didampingi Kabag Program dan Humas (PH) sekaligus Sekretaris PZI (Sardi), Kasubag PP (Sukino), dan Kasubag Humas RB dan TI (Putri A. Sekarsari), Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta (Sorta Delima L. Tobing) memberi arahan sekaligus membuka kegiatan. Dalam arahannya, beliau mengingatkan beberapa hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian dalam pembangunan Zona Integritas antara lain, Membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam PZI.
Memperhatikan dan melengkapi unsur pembangunan ZI, Melaksanakan survei mandiri pelayanan publik dan persepsi anti korupsi. Membuat inovasi perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi, melaksanakan program yang bersinggungan langsung dengan masyarakat ataupun stakeholder. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan ke masyarakat dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Selanjutnya, Kabag PH (Sardi) menyampaikan tujuan dari kegiatan ini selain untuk melakukan monitoring dan evaluasi PZI serta pembekalan LKE (Lembar Kegiatan Evaluasi) FGD terbaru Tahun 2022 juga untuk menyamakan persepsi dengan seluruh tim Zona Integritas 28 Satuan Kerja.
Sehingga dalam melaksanakan pengusulan Satker yang akan diajukan untuk meraih WBK/WBBM Tahun 2022 yang pada tahun ini akan dilakukan secara berjenjang dari Tim Kanwil ke Tim Penilai Internal hingga ke Tim Penilai Nasional KemenpanRB akan memudahkan penilaian dikarenakan adanya persepsi yang sama dalam pengumpulan data dukungnya.