Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta kembali melaksanakan pembahasan data dan informasi kegiatan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM, Rabu (12/10/2022).
Bertempat di Ruang Rapat Ismail Saleh, kegiatan dihadiri oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (Safatil Firdaus), Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (Andriani Pancawati), Kepala Subbidang Pemajuan HAM (Lusia Wahyuniati), serta narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi (Mohammad Ryan Bakry) dan Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (Ismiyatun).
Pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari wawancara dan verifikasi data pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi. Pembahasan kali ini merupakan penelitian terakhir yang dilakukan oleh Tim Sipkumham Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
“Terdapat dua model penelitian yang akan diterapkan, yaitu uji substansi hukum, budaya hukum yang buruk dalam arti lembaga atau organisasi yang belum maksimal dalam bekerja (bad government) ataupun unit yang menonjol prestasinya diukur dari akuntabilitas maupun profesionalismenya.” Nantinya penelitian terakhir ini akan dicanangkan untuk dapat diadopsi sebagai tambahan edukasi bagi pelayanan yang ada di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.