Jakarta – Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta pengawasan terhadap kinerja, Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida, memimpin Rapat Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi BPK RI dan Inspektorat Jenderal pada Rabu (05/04). Secara virtual, kegiatan ini diikuti oleh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang masih memiliki temuan. Satuan kerja tersebut yaitu Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Kanim Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Kanim Kelas I TPI Jakarta Utara, Lapas Kelas IIA Salemba, Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Rutan Kelas I Jakarta Pusat, LPKA Kelas II Jakarta, Rudenim dan Rupbasan Kelas I Jakarta Barat.
Dalam arahannya, Mutia Farida mengharapkan tindak lanjut dari seluruh satuan kerja untuk melakukan percepatan dalam penyelesaian hasil pemeriksaan oleh BPK dan Inspektorat Jenderal. Upaya ini dilakukan sebagai bahan penilaian Tim Penilai Internal Kantor Wilayah yang akan mengusulkan satuan kerja menuju WBK dan WBBM. “Semoga seluruh satker yang hadir disini dapat segera menindaklanjuti. Laporkan dulu kepada Kantor Wilayah sebagai bahan penilaian kami,” tutur Mutia Farida. Turut hadir mendampingi Kepala Bagian Program dan Humas (Sardi) dan Kepala Subbagian Program dan Pelaporan (Sukino).
