Jakarta – Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kualitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menghadiri penyusunan Roadmap Pembangunan Bangunan UPT Pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rabu, (04/10/2023). Langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi serta potensi pengembangan fungsi bangunan UPT Pemasyarakatan. Assesment tersebut diumumkan dalam rapat daring yang dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida, dan para jajaran Divisi Pemasyarakatan, serta Kepala UPT Pemasyarakatan. Rapat yang dihelat melalui aplikasi Zoom ini dibuka oleh Tim Program dan Pelaporan (PPL) Ditjenpas, Yosefis Bambang Mulyanto.
Dalam kesempatanya, Yosefis Bambang Mulyanto menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memperbarui infrastruktur serta meningkatkan kualitas layanan di UPT Pemasyarakatan. "Assesment ini akan memberikan gambaran jelas tentang kondisi bangunan serta potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan pelayanan UPT Pemasyarakatan".
Rapat daring ini menjadi platform pertama dalam rangka penyusunan roadmap tersebut, yang menandai langkah awal dari proses assesment yang berlangsung. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berharap hasil assesment ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan infrastruktur UPT Pemasyarakatan demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
 |
 |