Jakarta - Masih rendahnya penginputan data realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri pada aplikasi SISWAS P3DN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melaksanakan Kegiatan Pemutakhiran Data Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui aplikasi SISWAS P3DN di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah pada Kamis (22/09/22) ini dipimpin langsung Kepala Divisi Administrasi, Sorta Delima L Tobing didampingi Kepala Bagian Umum, Agus Salim. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Meilia Witri Budi Utami Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya beserta Tim UKPBJ Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dan diikuti oleh Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.
Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Mei 2022 sangat menekankan dan memprioritaskan Produk Dalam Negeri dalam mengadakan belanja barang/jasa pemerintah. Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly telah menegaskan arahan Presiden RI bahwa seluruh satuan kerja Kemenkumham wajib memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, mengajukan izin terlebih dahulu sebelum membeli produk impor serta mengoptimalkan pembelajaan barang/jasa melalui e-kalatog sectoral.
Kepala Divisi Administrasi Sorta dalam arahannya menyampaikan bahwa dalam data peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta berada diurutan sembilan paling bawah dengan capaian 51%. Realisasi atas komitmen P3DN akan dicek dan diumumkan pada bulan September sampai Oktober, tentunya Kementerian yang tidak komitmen dengan Arahan Presiden pasti akan menjadi perhatian dan mendapat teguran. Kepala Divisi Administrasi juga mengingatkan bahwa satu juta produk dan jasa telah terdaftar pada e-Katalog di Tahun 2022 sehingga Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta harus mampu mendorong UMKM daerah untuk bergabung dalam e-Katalog. “Maka kita harus dukung penuh pimpinan kita jangan sampai mendapatkan catatan merah. Kita harus memiliki inisiatif supaya data laporan segera masuk kedalam aplikasi yang sudah disiapkan Biro BMN. Saya berharap laporan yang belum terupdate segera dapat diselesaikan hari ini juga” Tutup Sorta.
 |
 |
 |
 |