Jakarta – Sebagai wujud implementasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yaitu menangani masalah hukum dan HAM yang meliputi pembentukan serta formulasi kebijakan, implementasi hingga penanganan masalah hukum dan HAM, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta melalui Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dan tim SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM) kembali melaksanakan koordinasi ke Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat, Rabu (26/07/2023).
Kali ini tim SIPKUMHAM disambut oleh Eli (Kepala Subbagian Tata Usaha), Herry Permana P. (Kepala Seksi Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan) serta Gamma Naida (Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Lingkungan Hidup).
Mengawali pertemuan, Kepala Bidang HAM, Safatil Firdaus menjelaskan kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan wawancara perihal aspek perizinan lingkungan dalam upaya perlindungan HAM di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Selanjutnya Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Andriani Pancawati memimpin sesi wawancara. Adapun wawancara meliputi layanan perizinan, ketersediaan sarana dan prasarana serta penyelesaian penanganan pengaduan.
Gamma Naida (Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Lingkungan Hidup) menjelaskan permasalahan yang sering diadukan di Jakarta Barat adalah persoalan sampah.
"70-80% sampah menempati pengaduan yang sering dikeluhkan masyarakat," ujar Gamma.
Adapun pengaduan dapat disampaikan melalui aplikasi CRM (Customer Relationship Management) sementara untuk perizinan yang sekarang dikenal dengan istilah persetujuan lingkungan dapat disampaikan melalui aplikasi JAKEVO (Jakarta Evolution). Nantinya data ini akan dikompilasi untuk koordinasi selanjutnya dengan Dinas Lingkungan Hidup guna mendapatkan data yang lebih akurat.
