Jakarta - Dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kemenkumham melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema “Strategi Mitigasi Risiko Dalam Layanan Pemasyarakatan”. Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida didampingi Plt. Kepala Bagian Program dan Humas, Sukino, serta Tim UPP Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta mengikuti kegiatan secara hybrid bertempat di ruang rapat Ismail Saleh, Selasa, (10/10). Kegiatan ini berpusat di Aula Oemar Seno Adji, Gedung Imigrasi Lantai 18, diikuti secara virtual oleh seluruh Kanwil Kemenkumam se-Indonesia, kegiatan ini dipimpin langsung ketua UPP Kemenkumham, Ir. Razilu.
Ir. Razilu membuka kegiatan sekaligus memberikan pengarahan mengenai gambaran pemasyarakatan, jenis - jenis UPT pemsyarakatan, rekomendasi jangka pendek terhadap upaya pencegahan pungli di Kemenkumham serta dampak dari praktik pungutan liar. “Upaya pencegahan pungli perlu dilaksanakan melalui program yang komprehensif dan sistemik serta melibatkan sinergi seluruh unsur, baik pusat, wilayah, UPT, maupun peran masyarakat”, pungkas Razilu. Lebih lanjut, beliau mengajak untuk menjadi pribadi ASN berintegritas yang terus meningkatkan kompetensi dan konsisten untuk melakukan penertiban dan pencegahan suap dan korupsi, serta meningkatkan Prinsip-Prinsip Good and Clean Government dan Core Values Berakhlak.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber M. Ali Aranova, Direktur Central Detention Studies (CDS), Iqrak Sulhin, Kriminologi FISIP UI, Natalia Widiasih Raharjanti, Psikiatri Forensik FK UI, serta Ketua Umum IPKEMINDO, Junaedi. Nantinya melalui FGD ini akan dihasilkan Outcome yang dihasilkan adalah 1 (satu) rekomendasi yang akan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga Satgas Saber Pungli Nasional.