Jakarta – Sebagai tindak lanjut dari pembahasan akhir penelitian SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta kembali membahas integrasi Sistem Informasi Digital Pelayanan Publik Berbasis Good Governance di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, kegiatan dilaksanakan secara hybrid (virtual/non virtual) melalui aplikasi teleconference Zoom yang dihadiri oleh oleh Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (Ismiyatun) dan ASN yang merupakan inovator dalam 7 inovasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (Safatil Firdaus) mengawali jalannya rapat dengan menjelaskan bahwa rapat kali ini secara khusus mengundang dan membahas inovasi yang ada di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Selanjutnya narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi (Mohammad Ryan Bakry) menjelaskan tahapan dalam digital governance yaitu presence, interaksi, transaksi, transformasi dan tata kelola digital. “Ketujuh aplikasi ini akan ditelaah untuk menentukan kesesuaian dengan E-Government dan sejauh apa inline (kesesuaian) dengan aplikasi SIPKUMHAM itu sendiri” Jelas Ryan.
Turut hadir Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (Andriani Pancawati), Kepala Subbidang Pemajuan HAM (Lusia Wahyuniati), Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian (Rachmat Arya), Penyuluh Hukum Pertama (Sukoco Hendarto).
