Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta kembali melaksanakan rapat Pengolahan dan analisa data SIPKUMHAM, Rabu (19/10/2022).
Bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, kegiatan dihadiri oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (Safatil Firdaus), Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (Andriani Pancawati), Kepala Subbidang Pemajuan HAM (Lusia Wahyuniati), narasumber Dosen Fakultas Hukum Universitas Yarsi (Mohammad Ryan Bakry) dan secara virtual zoom oleh Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (Ismiyatun) dan Akademisi Universitas Bung Karno (Rinaldi A. Fahlevie).
Mengusung tema “Integrasi Sistem Informasi Digital Pelayanan Publik Berbasis Good Governance di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta”, penelitian kali ini akan membahas 6 inovasi digital yang merupakan inovasi dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sekaligus aplikasi Sipkumham.
Nantinya 6 inovasi ini akan ditelaah lebih mendalam untuk mengetahui seberapa besar manfaatnya kepada masyarakat. “Untuk mewujudkan konsep Good Governance harus memenuhi 4 unsur yaitu akuntabilitas (kapasitas pemerintah), partisipasi (akses partisipasi), prediktabilitas (kerangka sistem hukum), dan transparansi (keterbukaan informasi).” Jelas Ryan.