Jakarta.kemenkumham.go.id - Pada dasarnya setiap manusia yang ada di dunia mempunyai nilai dan kedudukan yang sama. Mereka mempunyai hak, kewajiban dan perlakukan yang sama, yang dikenal juga sebagai hak asasi manusia. Adanya kejahatan manusia terhadap manusia lain menjadikan hak asasi manusia seseorang kerap terampas. Adanya keinginan untuk memperjuangkan kebebasan HAM mulai muncul, terutama setelah banyak perang berkecamuk. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang notabene organisasi yang dibentuk pasca Perang Dunia II mengambil inisiatif ini. Melalui PBB, isu-isu mengenai HAM mulai dikeluarkan ke publik. Tujuannya adalah agar masyarakat dunia paham dan menghargai bahwa setiap orang memiliki hak dasar yang harus dilindungi. Perang dan keserakahan negara besar menyebabkan hak asasi tiap manusia terampas. Setelah Perang Dunia II, Majelis Umum PBB mulai berencana untuk membuat rencana terbaru untuk penegakan HAM. Dilansir dari situs resmi PBB, www.un.org, Hari Hak Asasi Manusia akhirnya bisa diperingati setiap tahun pada 10 Desember. Pemilihan tanggal itu dipilih untuk menghormati pengesahan dan pernyataan Majelis Umum PBB bahwa pada 10 Desember 1948 terdapat sidang untuk membahas khusus tentang HAM. Hasilnya adalah 48 negara menyetujui kesepakatan dan penandatanganan kesepakatan tentang Hak Asasi Manusia. Pertemuan itu mampu menghadirkan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Deklarasi ini menjadikan tonggak bersejarah yang mampu memperjuangkan hak-hak yang tidak dapat dicabut yang setiap orang sebagai manusia tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.
Pada hari ini, (Selasa, 11/12/2018) Kementerian Hukum Dan HAM RI pada unit Dirjen Hak Asasi Manusia RI, pada kesempatan ini mewakili seluruh rakyat Indonesia juga memperingati Hari HAM Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2018 kemarin. Bertempat dilapangan Kementerian Hukum Dan HAM RI, Wakil Presiden Negara Republi Indonesia (Jusuf Kalla) tiba tepat pukul 14.32 WIB dengan mengenakan setelan batik. 
Beliau masuk ke ruangan dengan didampingi Menteri Hukum Dan HAM (Yasonna H Laoly). Kehadiran JK dan Yasonna disambut oleh Para Pejabat Tinggi dilingkungan Kementerian Hukum Dan HAM serta ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia yang telah memadati tempat acara di Kemenkumham RI.
Pada peringatan tahun ini, Kemenkumham mengangkat tema "Sinergi Kerja Peduli Hak Asasi Manusia". Tema tersebut diambil sesuai dengan Deklarasi Universal HAM, yang menjadikan hak individu atau hak asasi manusia sebagai unsur dasar kehidupan. 
Acara ini juga akan diisi dengan pemberian penghargaan kepada Kepala Kantor Wilayah di jajaran Kementerian Hukum Dan HAM serta penghargaan kepada Kepala Daerah di kabupaten/ kota, yang daerahnya memiliki angka kepedulian terhadap pelayanan publik berbasis HAM terbaik pada tahun ini.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta (Bambang Sumardiono) bersama Kepala Divisi Pelayan Hukum Dan HAM (Baroto) serta para Ka.UPT dilingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang pada kesempatan ini diwakili oleh delapan unit pelaksanaan teknis yang mendapatkan penganugrahan pelayanan pablik berbasis HAM. Adapun nama - nama UPT dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM DKI Jakarta yang mendapatkan penghargaan adalah sbb:
1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba
6. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba
7. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat
8. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur – Utara