Jakarta – Dalam rangka mendukung pembuatan kebijakan di wilayah DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyelenggarakan pembahasan SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM), Senin (12/06/2023).
Kegiatan yang diselenggarakan di ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dipimpin oleh Plh. Kepala Bidang (Kabid) Hak Asasi Manusia (HAM), John P. Fillino dengan didampingi Kepala Subbidang Pengkajian, LitbangkumHAM, Andriani Pancawati.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi, M. Ryan Bakry selaku narasumber memaparkan kajiannya dengan judul “Good Governance Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Digital Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.”
Rapat yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut dari verifikasi data lapangan yang telah dilaksanakan di Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil verifikasi data lapangan, aplikasi JAKI (Jakarta Kini) masih dalam tahapan memberikan pelayanan yang cepat namun belum mengakomodir pelayanan hukum.
“Untuk mewujudkan e-government yang optimal perlu adanya integrasi antara aplikasi yang terdapat di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” Ujar Ryan. Plh. Kabid HAM, John P. Fillino berharap kegiatan ini dapat menciptakan kolaborasi dan dapat direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan membuat Provinsi DKI Jakarta menjadi benchmarking dalam perwujudan Smart Government. Turut hadir perwakilan Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bagian Hukum Pemerintah Kota Administrasi Jakarta dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu.
