Jakarta.kemenkumham.go.id - Bertempat di Apartemen Kalibata City, Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, tim operasi gabungan pengawasan orang asing yang tergabung dalam Timpora Kantor Imigrasi Non TPI Jakarta Selatan mengadakan operasi langsung dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi (Jamaruli Manihuruk) pada Hari Kamis (26/09/2019). Timpora melakukan sweeping di lokasi apartemen dan tugas ini dibagi dalam 5 (lima) tim menyusuri sebagian tower dari 18 tower apartemen dan juga halaman apartemen. Tim sweeping yang bertugas antara lain adalah Kepala Seksi Intelijen (Ritus Ramadhana) dan Kepala Seksi Penindakan (Dewa Madekrisna), serta dibawah komando Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan dan dibantu pula oleh personil perwakilan Kecamatan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan BAIS.
“Dari kerja keras dan kerjasama tim maka dapat dijaring orang asing berjumlah 44 orang yang kemudian menjalankan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut hasilnya adalah 9 orang diambil Paspornya, 13 orang dilepas tidak bermasalah, 7 orang bernaung di UNHCR dan 15 orang bermasalah. Bagi orang asing yang bermasalah menjalankan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti penggunaan izin tinggalnya yang tidak jelas tersebut. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, rapi dan tidak bocor sehingga operasi ini berhasil. Ini merupakan prestasi kita dengan tangkapan yang cukup banyak, untuk itu kerjasama ini harus terus terjalin dengan baik dan berkelanjutan“, Demikian ujar Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan pada konferensi pers di penutupan operasi ini.
Pengelola gedung apartemen juga memberikan tanggapan serta berharap agar kegiatan Timpora ini berkelanjutan, karena sebelumnya memang sudah banyak keluhan dari warga penghuni asli apartemen terkait dengan keberadaan orang asing mulai dari perilaku yang kurang baik maupun penyalahgunaan tempat. Oleh karena itu pengelola apartemen juga berjanji untuk kooperatif untuk menjalin kerjasama sama dengan Timpora jika nanti ada sweeping lainnya.
 |
 |
(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)