Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Bantuan Hukum dan percepatan penyerapan Anggaran Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022 baik kegiatan Litigasi maupun Non-Litigasi, Tim Pengawas Bantuan Hukum Daerah (Panwasda) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi Bantuan Hukum terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh para Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Rabu (05/10/2022). Monitoring berlangsung selama 2 hari dan sebanyak 6 Tim melakukan kunjungan langsung ke Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) tersebut.
Secara Khusus Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ronald Lumbuun melakukan monitoring langsung ke LBH Bethel Indonesia dan LKBH Universitas Marsekal Suryadharma. "LBH selaku pelaksana Bantuan Hukum yang namun tidak memberikan kinerja optimal kami tidak akan segan melakukan evaluasi terhadap akreditasi LBH tersebut", tegasnya.
Kemudian LBH menyatakan kendala dan berkonsultasi dengan tim Pengawas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Berdasarkan dari hasil kunjungan, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya masih kurang paham terhadap system dan kelengkapan reimbustment (perlu sosialisasi) serta proses masalah hukum klien sampai putusan bisa berjalan sangat lama. Beberapa permasalahan yang dihadapi OBH tersebut menjadi masukan Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum, dengan diadakan kegiatan monitoring ini diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaaan Bantuan Hukum di wilayah DKI Jakarta.
 |
 |
 |