Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta merupakan instansi vertikal di bidang hukum yang berfungsi sebagai pusat layanan hukum di wilayah provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka mewujudkan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang saling berintegrasi, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Selasa (22/08/2023).
 |
 |
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah DKI Jakarta ini diselenggarakan dengan tema “Peningkatan Kualitas Data JDIH” serta mengundang para Pengelola JDIH, Perpustakaan dari Pemprov DKI Jakarta dan Universitas di DKI Jakarta yang telah terintegrasi dengan JDIHN. Adanya JDIH merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Setiap anggota JDIHN perlu membangun dan mengembangkan sistem jaringan dokumentasi hukum, pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Bidang Hukum, John Paul Fillino, menyampaikan bahwa Kanwil DKI Jakarta bersama Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai Pembina JDIH di wilayah berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap anggota JDIHN untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen, informasi dan perpustakaaan umum. “Maksimalkan penggunaan JDIH dengan sebaik-baiknya dalam rangka penyebarluasan informasi terkait dokumen hukum kepada seluruh lapisan masyarakat," Ujar John. Kegiatan pun dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Pengelolaan JDIH di DKI Jakarta dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional dan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta.
