Jakarta - Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Mutia Farida menghadiri kegiatan Mainstreaming Human Rights Into Climate Change Adaptation and Disaster Management. Bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (20/06), dalam kegiatan ini sekaligus menjadi bahan awal penyusunan Policy Brief dalam menjawab tantangan kesepakatan G20 terkait perubahan iklim dan manajemen bencana.
 |
 |
Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Penyelenggara yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dhahana Putra. Workshop ini digelar dilatarbelakangi oleh perubahan iklim global dan bencana geologi yang kerap kali terjadi di Indonesia. Perubahan ini berimplikasi terhadap jaminan atas pemenuhan HAM, terutama kelompok rentan seperti anak, perempuan, difabel, maupun lansia, serta menghalangi pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs 2030).
Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, turut memberikan sambutan. Beliau menyampaikan bahwa terjadinya perubahan iklim dipahami sebagai salah satu faktor utama meningkatkan intensitas bencana iklim yang bersifat slow onset seperti kenaikan muka air laut dan kenaikan suhu udara di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu perlu memperkuat implementasi manajemen kebencanaan, melalui penguatan strategi mitigasi dan adaptasi bencana geologi.
Yasonna Laoly juga menyampaikan keterkaitan dalam bisnis dan HAM, dimana pelaku usaha juga berperan penting dalam mengatasi perubahan iklim. Sektor swasta harus mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui upaya konkret seperti mengurangi emisi karbon dan menghormati hak-hak masyarakat lokal di area operasional mereka. Penegakan hukum yang efektif dan adil juga penting dalam memastikan perlindungan HAM terkait korban bencana, pelanggaran lingkungan harus ditindak secara tegas dan korban harus mendapatkan akses keadilan dan kompensasi yang layak.
Terakhir Menkumham menyampaikan bahwa workshop ini bisa menjadi forum berdialog dan diskusi dalam rangka menjawab tantangan dan tindak lanjut kesepakatan G20 Bali Leader's Declaration. Kegiatan ini juga berguna mencegah meluasnya dampak negatif dari perubahan iklim terhadap tantangan implementasi nilai-nilai P5HAM di Indonesia. Adapun narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari perwakilan Instansi Pemerintah, BUMN, serta dari organisasi internasional yaitu the UNICEF East Asia and Pacific Regional Office dan the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights.
