Surabaya - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Penguatan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada seluruh Kantor Wilayah di Indonesia pada Rabu-Jumat, 1-3 November 2023 di Double Tree Hotel, Surabaya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta juga berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan melibatkan para PPNS yang fokus pada bidang Kekayaan Intelektual. Penguatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penanganan setiap kasus aduan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) serta melakukan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait KI di wilayah.
Dalam sambutannya Brigjen Pol. Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, menyampaikan bahwa penguatan ini diperlukan karena dalam perkembangan bisnis berlangsung begitu pesat, para pelaku usaha dalam melakukan perdagangan telah memanfaatkan teknologi informasi. Peran Kantor Wilayah sangat dibutuhkan dalam menangani aduan pelanggaran kekayaan intelektual dan juga dalam penegakan hukum kekayaan intelektual serta sinergi dengan APH terkait.
“Status Priority Watch List (PWL) sangat berpengaruh pada iklim investasi di Indonesia, salah satunya adalah investor luar negeri di bidang industri manufacturing yang mempertimbangkan status tersebut dalam melakukan investasi”, ujar Anom. Kedepannya, diharapkan Penegakan hukum kolaboratif antara DJKI, Kanwil Kemenkumham, dan APH terkait dapat berjalan semakin baik serta diskusi dengan stakeholder terkait di daerah dapat diterapkan PPNS di wilayah dalam mendukung Indonesia keluar dari PWL.
Saat ini DJKI bersama-sama dengan stakeholder sedang gencar melakukan penegakan hukum KI terkait dengan peredaran barang palsu di e-commerce. Hal tersebut membuat para konsumen dirugikan, apalagi dengan kualitas rendah dan membawa nama merek lain. Penguatan dan pemberdayaan PPNS sangat penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan sebagainya. Dengan meningkatkan kualifikasi dan keterampilan PPNS, diharapkan kasus-kasus pelanggaran KI dapat ditangani dengan lebih efektif dan tepat waktu.
