Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta mengadakan Rapat Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi Dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) pada Senin (10/04/2023). Bertempat di ruang rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (Safatil Firdaus) menyampaikan data monitoring hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan Aplikasi 3AS bulan Maret 2023. Turut hadir Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Andriani Pancawati).
Data monitoring dengan melihat unsur terendah IPK-IKM yang dinilai dari 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dan termasuk Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Pada bulan Maret terjadi peningkatan dimana tidak ada UPT yang jumlah responden survei IPK-IKM dibawah angka 30. Safatil Firdaus juga menjelaskan Tim Kajian Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta akan menyiapkan data dukung laporan Target Kinerja (Tarja) B06.
 |
 |