Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta mengadakan Rapat Pengolahan dan Analisa Data Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) pada Senin (08/09/2023). Bertempat di ruang rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (Safatil Firdaus) menyampaikan data monitoring hasil Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan Aplikasi 3AS bulan Juli 2023. Turut hadir Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Andriani Pancawati), serta narasumber dari Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (Willy Wibowo) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Yarsi (Kukuh Fadli Prasetyo).
Willy Wibowo menyampaikan terkait adanya Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memperoleh responden Survei IPK-IKM dibawah 30 tidak hanya ada di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta tapi Kantor Wilayah yang lain mengalami masalah yang sama. Lebih lanjut, UPT harus mempunyai komitmen yang kuat serta konsisten dalam melaksanakan Survei IPK-IKM. Selanjutnya Kukuh Fadli Prasetyo memberikan saran kepada UPT yang respondennya kurang untuk memperluas pelayanan seperti penyuluhan yang menyasar Masyarakat.
 |
 |