Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperingati hari jadinya yang ke-78 dengan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum serentak 78 titik di seluruh penjuru Indonesia, Rabu (02/08/23). Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan tersebut dengan menggelar penyuluhan hukum serentak di 15 kelurahan, melibatkan organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi.
Dalam semangat memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya penegakan hukum dan hak asasi manusia, kegiatan penyuluhan hukum serentak ini dihadiri oleh kelompok kelurahan sadar hukum di masing-masing kelurahan. Para peserta diberikan pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain terkait 5 misi pembaruan hukum yaitu dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi.
 |
 |
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun turut memberikan arahan pada kegiatan penyuluhan hukum serentak di Kelurahan Setu, Jakarta Timur. Sementara Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Mutia Farida juga hadir langsung di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Utara dan Kepala Bidang Hukum, John Paul Fillino hadir di Kelurahan Cipete Selatan, Jakarta Selatan. 12 Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi hadir di 12 Kelurahan juga turut memberikan pandangan praktis serta solusi hukum bagi warga yang menghadapi permasalahan hukum kompleks. Dengan adanya dukungan dari organisasi bantuan hukum terakreditasi, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi hukum dan mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan.
Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum serentak ini adalah salah satu wujud komitmen Kemenkumham dalam meningkatkan literasi hukum dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. "Kami percaya bahwa pemahaman hukum yang baik akan membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat lebih sadar akan hak-hak dan kewajiban hukumnya serta mampu mengambil keputusan yang cerdas dalam kehidupan sehari-hari," ujar Ibnu.
 |
 |
Seluruh kegiatan penyuluhan hukum serentak ini mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Masyarakat sangat berterima kasih atas inisiatif Kemenkumham dan kantor wilayah dalam menyediakan forum untuk mendapatkan pemahaman hukum yang lebih baik. Semua pihak berharap bahwa kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang guna membangun kesadaran hukum yang lebih kuat di masyarakat Indonesia.
 |
 |