Jakarta - Dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Rapat Presentasi Proposal pada Rabu (13/03/2024). Bertempat di Aula BHP Jakarta Rapat Presentasi Proposal diikuti oleh Kepala Bidang HAM, Safatil Firdaus, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Andriani Pancawati), Tim Survei SPAK-SPKP Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dan Operator Survei SPAK-SPKP Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Fungsional Ahli Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Theresia Parwati sebagai narasumber menjelaskan Pelaksanaan Survei Kebutuhan Data (SKD) 2024. SKD adalah adalah survei yang dirancang dan dilakukan oleh BPS guna melakukan evaluasi dan pemantauan pelayanan. Selain evaluasi, SKD juga mengkaji ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan pengguna sebagai wujud dari salah satu visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju.
Selanjutnya Analis Hukum Ahli Pertama Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM, Faris Hasan menginfokan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta untuk mengkompilasi laporan hasil survei SPKP-SPAK seluruh satuan kerja per triwulan sepanjang tahun 2024. Kantor Wilayah juga harus memetakan responden kunjungan seluruh satuan kerjanya perbulan serta menghitung jumlah responden ideal berdasarkan penghitungan statistik.
 |
 |
 |
 |