Jakarta – Gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada akhir-akhir ini sedang digalakkan oleh pemerintah, begitu juga pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Pelaksanaan Saber Pungli pun telah ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah Kemenkumham DKI dengan melakukan sosialisasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya.
Pada hari Kamis, 17 November 2016 Tim Saber Pungli Kanwil Kemenkumham DKI juga melakukan kunjungan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Timur-Utara guna sosialisasi mengenai pungli, dimana Tim Saber Pungli tersebut berjumlah 4 (empat) orang dan diterima dengan antusias oleh para pegawai Bapas Jakarta Timur Utara yang ingin mengetahui lebih dalam masalah yang berkaitan dengan Pungli tersebut.
“Dasar dari pembentukan Tim Satgas Saber Pungli yaitu Perpres 87 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan SK Menteri Hukum dan HAM kemudian di tingkat wilayah dibuat SK Kanwil untuk pembentukan Tim” ujar Bapak Suratin Eko Supono, salah satu anggota Tim Saber Pungli Kanwil DKI.
Dijelaskan oleh Bapak Eko bahwa upaya pencegahan pungli dapat dilakukan melalui beberapa cara:
1. Pendekatan personal kepada pegawai yaitu dengan mengubah mindset untuk tidak melakukan Pungutan Liar;
2. Melakukan sosialisasi;
3. Membuat mapping tempat-tempat yang diindikasi terjadinya pungli di UPT baik di unit pemasyarakatan, imigrasi maupun pelayanan hukum
Acara dilanjutkan oleh Bapak Suwandri mengenai area yang diindikasi pungli di kantor Balai Pemasyarakatan dan tak lupa disampaikan pesan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu wajibnya pemasangan banner tentang Pelayanan Bebas PUNGLI. ”Adapun pemasangan banner telah dilaksanakan di kantor kami sejak dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI”, pungkas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bapas Jakarta Timur Utara.
Dokumentasi oleh : Rio Dwi Santosa, Kontributor Berita : Vikanita Aprilia, Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara